Senin, 14 April 2014

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang

PENGERTIAN

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kawasan konservasi konservasi perairan nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
TUGAS
BKKPN mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan \ dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
FUNGSI
  1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  2. Pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (Public awareness) didalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional.
  4. Pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Uraian Tugas
  1. Mengembangkan sistem pengamanan kawasan konservasi perairan yang mencakup SDM, alat komunikasi, alat transportasi air, dan infrastruktur pengamanan lainnya.
  2. Melaksanakan koordinasi pengamanan kawasan konservasi perairan dengan semua unsur penegak hukum, yaitu : Polair, TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan.
  3. Melakukan pengembangan pendekatan pengamanan kawasan konservasiperairan berbasis masyarakat (SISWAS MAS).
  4. Melaksanakan patroli rutin dan/atau gabungan dengan instansi penegak hukum lainnya.
  5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan penyadaran masyarakat.
  6. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring sumber ikan di kawasan konservasi perairan.
  7. Melaksanakan rehabilitasi habitat dan populasi sumber daya ikan dalam kawasan konservasi perairan.
  8. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan kawasan koservasi perairan.
  9. Melaksanakan pengelolaan batas dan penataan zonasi kawasan konservasi perairan, yaitu : zona inti, pemanfaatan, perikanan berkelanjutan dan zona lainnya.
  10. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pengujung kawasan konservasi perairan.
  11. Mengembangkan program interpretasi semua objek wisata di dalam kawasan konservasi perairan.
  12. Melaksanakan pengelolaan research and education management (riset dan pendidikan) di dalam kawasan konservasi perairan.
  13. Melaksanakan kegiatan perikanan berkelanjutandalam kawasan konservasi perairan, seperti: Kegiatan perikanan tangkapdan budidaya di zona yang telah ditetapkan.
  14. Melaksanakan promosi investasi dalam rangka pengembangan pemanfaatan kawasan konservasi perairan.
  15. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang di kelola oleh pemerintah daerah.
  16. Membangun hubungan/kerjasama dengan pemangku kepentingan di sekitar kawasan konservasi perairan.
  17. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan mata pencaharian alternatif di sekitar kawasan konservasi perairan.
WILAYAH KERJA
1. Nusa Tenggara Barat
2. Nusa Tenggara Timur
3. Sulawesi Utara
4. Gorontalo
5. Sulawesi Tengah
6. Sulawesi Barat
7. Sulawesi Tenggara
8. Sulawesi Selatan
9. Maluku Utara
10. Maluku
11. Papua
12. Irian Jaya Barat
SEJARAH
Indonesia dikenal sebagai Negara Maritim yang mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun sumberdaya yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya penangkapan yang Over fishing dan tidak sedikit Negara-negara tetanggapun ikut memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dengan melakukan illegal fishing, Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumberdaya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, hal inilah yang menjadi salah satu alasan didirikannya unit pelaksana teknis dibidang konservasi, guna mengupayakan pengelolaan sumberdaya hayati laut secara optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat manusia.
Dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berinisiatif untuk mendirikan Unit Pelaksana Teknis dimaksud, guna membantu percepatan pembangunan daerah dibidang kelautan dan perikanan bersama-sama dengan masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait.
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang diresmikan pada tanggal 11 Maret 2008 Oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, setelah mendapat surat dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur pada bulan agustus tahun 2007.

1 komentar:

  1. Bro alamat link webx BKKPN pusat namax apa.??? klo ad tolong kirim dulu..

    BalasHapus